PUA FITI

UUD 1945 BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 32 Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikian anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan , bukan kemakmura orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak mengusai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah poko-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

ICAN : Bawang bima semakin pedas.. M. TAYEB VS M. YUNUS berakhir di gelanggan polda NTB dan kejati NTB. Ini kerap dirasakan oleh publik yaitu  kasus yang melibatkan sodara M. Yunus yg tlah  mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga negara kementrian pertanian RI . sodara M.yunus sebagai kepala bagian protokol kementan RI bersudara langsung dengan M. Tayeb dinas pertanian kab. Bima yang melibatkan dugaan scandal dana bansos, tetapi di sepakati ganti kerugian tersebut hanya 1. 5 miliar. dan di duga kuat makelar class kakap yang meloloskan proyek2 di seluruh propinsi khusunya kepada jaringanya agar mendapatkan fee dari anggaran tersebut sbgaimana deskripsi anggaran 18 miliar untuk para petani di kab. Bima  yang di menankan oleh CV agro pratama juga M. Yunus mendaptkan fee 10-15% dari anggaran fantastis miliar tersebut. Lembaga penegak hukum BPK. polda metro jaya. Mabes polri . Kejaksaan tinggi RI. KPK  dan semua oknum di kementan RI harus mengetahui yang paling utama bpk amran s